Safety News : Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2019

Feb 2, 2020 0 Comments in News by

Safety news januari

Hallo, Salam Safety! Safety News kali ini kembali hadir dengan mengangkat topik terhangat saat ini, yuk simak selengkapnya!

Pada tanggal 29 November 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Perubahan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa perlunya peningkatan pelayanan serta kesejahteraan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya peningkatan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Perubahan yang dilakukan dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 ini yaitu terdapat pada pasal 25 ayat 2 huruf a angka 6 dan angka 11, huruf b angka 1, angka 7 dan angka 8. Selain itu, terdapat pula perubahan pada pasal 25 ayat (5) dan ayat (6). Perubahan pada pasal 25 ini yaitu setelah angka 12 ayat (2) huruf a, ditambahkan 2 angka yakni angka 13 dan angka 14. Sehingga huruf a angka 13 dan 14 ini berbunyi : “perawatan di rumah bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja”.

Perubahan lain pada PP No 44 Tahun 2015 ini yaitu pada pasal 26 yang berbunyi “Hak untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) menjadi gugur apabila telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak kecelakaan kerja terjadi”. Bunyi pasal tersebut diubah dalam Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2019 berbunyi “Hak peserta dan/atau pemberi kerja selain penyelenggara negara untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) menjadi gugur apabila telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak kecelakaan kerja terjadi atau sejak penyakit akibat kerja didiagnosis”. Sehingga jangka waktu untuk menuntut manfaat JKK diperpanjang menjadi 5 tahun sejak kecelakaan kerja terjadi atau sejak penyakit akibat kerja di diagnosis.

PP No 82 Tahun 2019 ini juga mengubah bunyi pasal 36 PP No 44 tahun 2015 mengenai jaminan kematian. Pasal tersebut berubah bunyi menjadi :

  1. Manfaat JKM diberikan apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas :

a. Santunan sekaligus Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta.

Sebelumnya senilai Rp 16.200.000,00

b. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta.

Sebelumnya senilai Rp4.800.000,00

c. Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta.

Sebelumnya senilai Rp3.000.000,00

d. Beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta yang telah memiliki masa iur paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja (sebelumnya 5 tahun).

2. Beasiswa sebagaimana dimaksud diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta (sebelumnya Rp12.000.000,00)

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 2 Desember 2019.

Sumber :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *